Tentang Kami

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, pengelolaan dan pengadaan barang.

Susunan organisasi pada Bagian Administrasi Pembangunan yaitu :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Bagian Administrasi Pembangunan beserta organisasinya mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang administrasi pembangunan, pengelolaan dan pengadaan barang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Fungsi :

  • Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang dan administrasi pembangunan;
  • Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan perencanaan pengendalian, penyusunan kebijakan program pembangunan.

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi :

  • Penyusunan rencana program;
  • Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian program pembangunan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan program pembangunan;
  • Penyusunan bahan pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

  • Pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengembangan administrasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD dan APBN;
  • Pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dalam pemberian bantuan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas pokok koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan serta kebijakan pengadaan.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan;
  • pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan pembangunan;
  • pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan;
  • penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum pengadaan serta penganggaranya;
  • pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan.