Kegiatan BIMTEK SPSE Versi 4.2 Tahun 2018

 Berita

Bimbingan Teknis Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.2 di Lingkungan SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

 

Dalam rangka perbaikan kualitas layanan, kapasitas  dan keamanan informasi LPSE terkait dengan peningkatan infrastrukstur keamanan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), LKPP telah mengembangkan aplikasi spse versi 4.2. Pembaharuan aplikasi spse ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan sistem informasi, serta mempermudah proses lelang secara elektronik bagi para pengguna SPSE di lingkungan kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya (K/L/D/I). Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 26 dan 27 Februari melaksanakan Bimbingan Teknis SPSE versi 4.2. Bimbingan teknis ini bertujuan  untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin barat khususnya Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai peran sangat penting dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah; tujuan kedua adalah untuk membekali sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya untuk mencapai pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Pembaharuan SPSE versi 4.2 diharapkan dapat meningkatkan keamanan informasi, pelayanan dan kapasitas LPSE, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan peraturan kepala LKPP nomor 9 tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik, maka perlu dilakukan peningkatan layanan pengadaan secara elektronik. Selain untuk mencapai tujuan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 356/4429/SJ tentang pedoman pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017 bahwa salah satu ukuran keberhasilan capaian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD PPK) pada poin LPSE, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

  1. Pembaharuan kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP;
  2. LPSE pemerintah derah memenuhi standar LPSE (minimal 6 standar);
  3. LPSE melaksanakan lelang menggunakan spse versi 4;
  4. Pembentukan kelembagaan LPSE secara permanen;
  5. LPSE pemerintah daerah memenuhi standar LPSE 2014 (minimal 9 standar).

Berdasarkan ukuran keberhasilan pemenuhan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi kriteria tersebut, antara lain :

  1. LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi kriteria 12 standar dari 17 standar yang ditetapkan oleh LKPP untuk peningkatan layanan pengadaan;
  2. LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat telah menggunakan spse versi 4.1, dan saat ini sedang mengajukan upgrade spse versi 4.2 kepada LKPP;
  3. Kelembagaan LPSE melekat pada sub bagian layanan pengadaan secara elektronik dan administrasi kebijakan pelaksanaan pembangunan pada bagian administrasi pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply