LPSE KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TELAH MENERAPKAN SPSE V. 4

 Berita

Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantaran Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Untuk Pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ada beberapa indikator keberhasilan yang perlu dicapai, salah satunya adalah terlaksananya 100% pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh beberapa hal lainnya; Pertama, LPSE perlu memperbaharui kesepakatan tingkat layanan dengan LKPP (tahun 2016), LPSE pemerintah daerah memenuhi Standar LPSE 2014 (Minimal 6 standar), LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE versi 4, dan yang terpenting adalah pembentukan LPSE secara permanen. Sejak 2017, LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerapkan sistem SPSE versi 4 yang merupakan penyempurnaan dari SPSE versi 3.6 dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat dalam proses perpindahan sistem dari SPSE versi 3.6 ke SPSE versi 4 membutuhkan beberapa penyesuaian yang secara teknis harus dipahami secara mendetil oleh penyedia maupun pokja lelang sehingga LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat masih memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem SPSE versi 3.6. Kedepan proses pelelangan akan sepenuhnya hanya difasilitasi SPSE versi 4.

banner 468x60

Author: 

Related Posts

Leave a Reply